Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan mekanisme pembayaran angsuran pajak di muka yang wajib dilakukan setiap bulan oleh Wajib strategi efisiensi pajak. Tujuannya adalah untuk meringankan beban finansial perusahaan di akhir tahun, sehingga Anda tidak perlu membayar pajak sekaligus dalam jumlah besar saat pelaporan SPT Tahunan 1771.
Di dalam ekosistem Coretax Administration System, perhitungan, penerbitan kode billing, hingga pengawasan angsuran PPh 25 dilakukan secara otomatis dan terintegrasi. Ketidakpatuhan atau salah hitung dalam PPh 25 dapat memicu analisis risiko otomatis yang berujung pada sanksi denda bunga berjalan.
Berikut adalah panduan komprehensif untuk menguasai perhitungan, penyesuaian, dan pelaporan angsuran PPh 25 Badan berdasarkan ketentuan UU HPP dan regulasi turunan yang berlaku.
1. Rumus Dasar Perhitungan PPh 25 Badan (Kondisi Normal)
Pada kondisi normal, besarnya angsuran PPh 25 untuk tahun berjalan dihitung berdasarkan data historis dari SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak Sebelumnya.
Komponen Kredit Pajak Pengurang:
-
PPh Pasal 22: Pajak yang dipotong/dipungut pihak ketiga atas aktivitas impor atau transaksi penyerahan barang dengan instansi pemerintah.
-
PPh Pasal 23: Pajak yang dipotong pihak ketiga atas penyerahan jasa, sewa harta, atau dividen/bunga antar-badan.
-
PPh Pasal 24: Kredit pajak atas penghasilan yang diterima dari luar negeri yang telah dipajaki di negara asal.
⚠️ Catatan Kritis: PPh Pasal 21 (potongan karyawan) dan PPh Pasal 25 (angsuran bulan-bulan sebelumnya) tidak boleh dimasukkan sebagai kredit pajak pengurang dalam rumus ini.
2. Studi Kasus Perhitungan Angsuran PPh 25 Badan
Contoh Kasus:
PT Bahari Raya (menggunakan tarif umum PPh Badan 22%) melaporkan SPT Tahunan Buku 2025 pada bulan April 2026. Data fiskal yang tercantum adalah sebagai berikut:
PPh Terutang Tahun 2025: Rp150.000.000
Kredit PPh Pasal 22: Rp12.000.000
Kredit PPh Pasal 23: Rp18.000.000
Kredit PPh Pasal 24: Rp0
Berikut cara menghitung angsuran PPh 25 yang wajib dibayar PT Bahari Raya setiap bulan untuk periode tahun berjalan 2026:
-
Hitung Total Kredit Pajak Sah:
$$\text{Total Kredit Pajak} = \text{Rp12.000.000} + \text{Rp18.000.000} = \mathbf{\text{Rp30.000.000}}$$ -
Hitung Dasar Penghitungan PPh 25:
$$\text{Dasar PPh 25} = \text{Rp150.000.000 (PPh Terutang)} – \text{Rp30.000.000} = \mathbf{\text{Rp120.000.000}}$$ -
Hitung Angsuran Per Bulan:
$$\text{Angsuran Bulanan} = \frac{\text{Rp120.000.000}}{\text{12 Bulan}} = \mathbf{\text{Rp10.000.000}}$$
Mulai masa pajak April 2026, PT Bahari Raya wajib menyetor Rp10.000.000 setiap bulannya ke kas negara.
3. Ketentuan Masa Transisi (Januari s.d. Maret)
Karena SPT Tahunan Badan tahun pajak sebelumnya baru dilaporkan paling lambat akhir bulan April, maka besarnya angsuran PPh 25 untuk bulan Januari, Februari, dan Maret disamakan secara hukum dengan nilai angsuran PPh 25 bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
-
Misal: Jika angsuran PPh 25 Desember 2025 adalah Rp8.500.000, maka angsuran untuk Januari, Februari, dan Maret 2026 otomatis tetap Rp8.500.000 per bulan.
-
Mulai Bulan April dan Seterusnya: Menggunakan angka perhitungan baru berdasarkan SPT Tahunan yang baru dilaporkan (berdasarkan contoh kasus di atas, berubah menjadi Rp10.000.000).
4. Perhitungan PPh 25 untuk Kondisi Khusus / Spesifik
Sistem perpajakan memberikan aturan tersendiri jika perusahaan Anda masuk ke dalam salah satu kategori industri atau kondisi bisnis berikut:
A. Wajib Pajak Badan Baru
Perusahaan yang baru terdaftar sebagai Wajib Pelatihan Perpajakan Online pada tahun berjalan belum memiliki data SPT Tahunan historis.
-
Aturan: Angsuran PPh 25 untuk WP Badan Baru dinilai sebesar Nihil (Rp0) untuk beberapa bulan pertama, kecuali jika perusahaan baru tersebut langsung melakukan transaksi penyerahan jasa yang dipotong PPh 23 atau melakukan impor (PPh 22).
B. Wajib Pajak Masuk Bursa (Go Public / Tbk.) dan BUMN
-
Aturan: Angsuran tidak dihitung setahun sekali dari SPT Tahunan, melainkan dihitung setiap triwulan berdasarkan Laporan Keuangan Berkala yang wajib disampaikan ke OJK atau Kementerian BUMN.
C. Memiliki Kompensasi Kerugian Fiskal (Kompensasi Rugi)
Jika perusahaan mengalami kerugian fiskal di tahun-tahun sebelumnya yang belum habis masa kompensasinya (maksimal 5 tahun):
-
Aturan: Laba neto pada tahun dasar perhitungan wajib dikurangi terlebih dahulu dengan sisa kompensasi kerugian yang sah sebelum dikalikan dengan tarif 22% untuk menentukan PPh terutang dalam rumus PPh 25.
5. Strategi Optimalisasi: Pengajuan Penurunan Angsuran PPh 25
Jika pada tahun berjalan perusahaan Anda mengalami penurunan omzet atau kemunduran bisnis yang signifikan secara makro maupun mikro, Anda berhak mengajukan permohonan penurunan nilai angsuran PPh 25 secara legal.
6. Batas Waktu Pembayaran dan Sanksi Keterlambatan
-
Batas Waktu Setor: Angsuran PPh 25 wajib disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (Contoh: PPh 25 Masa Juni wajib dibayar maksimal 15 Juli).
-
Sanksi Administrasi: Keterlambatan atau kelalaian pembayaran akan memicu terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP) secara otomatis dari Coretax yang berisi pengenaan sanksi administrasi berupa bunga per bulan yang dihitung berdasarkan tarif bunga acuan Kementerian Keuangan berjalan.